RRI.CO.ID, Pandeglang - Ketimpangan antara nilai aset dengan nilai bisnis aktual menjadi tantangan utama dalam penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor pariwisata Pandeglang. Penetapan target tinggi pada tahun-tahun sebelumnya dinilai lahir dari hasil penilaian lembaga yang mengacu pada nilai aset, bukan kemampuan bisnis objek wisata. Hal ini berdampak pada sulitnya mencapai target yang dibebankan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Pandeglang.
Kepala Disparbud Pandeglang, Rahmat Zultika mengungkapkan, ketidaktercapaian target di objek wisata Cikoromoy merupakan bukti adanya selisih besar antara ekspektasi dan realita. Menurutnya target Rp350 juta yang dibebankan pada tahun 2025 sulit terpenuhi karena produktivitas ekonomi di lokasi tersebut tidak mencapai angka yang diprediksi. Kondisi ini membuat performa capaian PAD terlihat menurun padahal aset tetap beroperasi.
Baca juga: Target PAD Pandeglang 2026 dari Sektor Pariwisata Dipangkas
"Mungkin itu dulu nilai aset, tapi kenyataannya nilai bisnis dari Cikoromoy tidak segitu. Itu mungkin dari penilaian lembaga yang menilai," kata Rahmat, Sabtu 31 Januari 2026.
Proses penyesuaian target Disparbud pada tahun 2026 menjadi langkah strategis guna meminimalisir rapor merah dalam penyerapan pendapatan daerah. Pemerintah daerah kini lebih berhati-hati dalam memetakan potensi bisnis dari dua destinasi wisata kelolaan, yakni Cikoromoy dan Cisolong. Rasionalisasi target menjadi Rp670 jutaan dianggap sebagai jalan tengah untuk menyesuaikan kemampuan daya serap pasar pariwisata.
Disparbud pun mengakui bahwa pengelolaan objek wisata milik pemerintah memiliki batasan ruang gerak bisnis yang berbeda dengan swasta. Penyerapan retribusi sangat bergantung pada volume kunjungan dan efektivitas pengelolaan di pintu masuk wisata. Tanpa adanya sinkronisasi antara nilai penilaian aset dengan daya beli masyarakat, menurut Rahmat target tinggi akan selalu sulit ditembus.
Baca juga: Wisatawan ke CAS Cikole Selama Libur Nataru Menurun
"Target tahun 2025 dengan tahun 2026 itu menurun untuk disesuaikan dengan potensi yang kita miliki," ujarnya.
Namun demikian, Disparbud tetap akan melakukan e valuasi terhadap kinerja penyerapan PAD terus dilakukan untuk melihat sejauh mana aset daerah dapat memberikan kontribusi optimal. Disparbud berkomitmen untuk lebih transparan dalam menyajikan data potensi bisnis kepada lembaga penilai di masa mendatang. Hal ini dilakukan agar beban target yang diberikan kepada dinas tetap berada dalam koridor kemampuan operasional objek wisata.