Pemprov Maluku Bakal Bangun SMK Perikanan di Pulau Seram Laut
- 14 Des 2025 08:48 WIB
- Bula
KBRN, Bula: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku merencanakan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perikanan di wilayah Seram Laut, Negeri Kilwaru, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), yang direncanakan mulai dibangun pada 2026.
Dukungan terhadap rencana tersebut datang dari Anggota DPRD Kabupaten SBT, Maapia Ena, yang menghibahkan lahan seluas dua hektare untuk pembangunan sekolah tersebut.
“Insyaallah pada 2026 pemerintah provinsi akan membangun SMK Perikanan. Saya sebagai wakil rakyat dan anak daerah menghibahkan lahan untuk pendirian sekolah ini,” kata Maapia Ena dalam keterangannya diterima Minggu (14/12/2025).
Maapia Ena yang merupakan politisi Partai Golongan Karya (Golkar) dan bertugas di Komisi II DPRD SBT menjelaskan, lokasi pembangunan SMK Perikanan berada di desa Persiapan Mar, Kecamatan Seram Timur.
Ia mengatakan, hibah lahan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul di bidang perikanan dan kelautan di wilayah pesisir dan kepulauan.
“Ini untuk anak-anak di SBT, terutama di Seram Timur. Mereka membutuhkan akses pendidikan kejuruan di bidang perikanan,” ujarnya.
Sebelumnya, Maapia Ena juga melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten SBT pada Senin (8/12/2025) terkait proses sertifikasi hak atas tanah yang akan menjadi aset Pemprov Maluku.
Menurut dia, legalitas aset pendidikan sangat penting untuk menjamin keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan bagi generasi muda di wilayah pesisir.
“Koordinasi lintas sektor diperlukan untuk mempercepat proses pendaftaran tanah, dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten SBT, dan Kantor Pertanahan SBT,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten SBT, Rosa F. Ch. Batmomolin, mengatakan sertifikasi tanah untuk aset pendidikan menjadi prioritas. Karena berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor perikanan.
“Diharapkan proses sertifikasi tanah SMK Perikanan ini dapat segera terealisasi sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.