RRI.CO.ID,Denpasar – Pernahkan anda mendengar istilah ”The New Oil”?. Istilah ini sebetulnya merujuk pada data pribadi milik seseorang. Istilah “The New Oil” ini mengibaratkan data sama pentingnya dengan minyak bumi, karena nilainya yang sangat tinggi dalam ekonomi digital modern. Perusahaan teknologi memanfaatkan data untuk memahami perilaku pengguna, sementara pelaku kejahatan siber juga menjadikannya target bernilai tinggi.
Nilai ekonomi data membuatnya menjadi aset strategis bagi bisnis berbasis teknologi. Namun, nilai yang sama juga membuat data pribadi rentan disalahgunakan jika tidak dilindungi dengan baik.
Di Indonesia, perlindungan data pribadi diatur melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Regulasi ini menetapkan prinsip, hak individu, serta kewajiban organisasi dalam mengelola data pribadi.
UU PDP membagi data pribadi menjadi dua kategori utama, yaitu data pribadi spesifik (sensitif) dan data pribadi umum. Pembagian ini bertujuan untuk menentukan tingkat perlindungan yang diperlukan terhadap setiap jenis data.
Data pribadi spesifik mencakup informasi yang sangat sensitif dan dapat menimbulkan risiko besar jika bocor. Contohnya adalah data kesehatan, data biometrik seperti sidik jari atau pengenalan wajah, data genetika, catatan kejahatan, data anak, serta data keuangan pribadi.
Selain itu, pandangan politik, keyakinan agama, dan orientasi seksual juga termasuk dalam kategori data sensitif. Informasi ini dilindungi secara ketat karena dapat menimbulkan diskriminasi atau penyalahgunaan jika tersebar tanpa izin.
Sementara itu, data pribadi umum adalah informasi dasar yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Contohnya meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan status perkawinan.
Data yang tampak sederhana juga dapat menjadi sensitif ketika digabungkan dengan informasi lain. Misalnya, kombinasi nama lengkap, NIK, alamat, dan nomor telepon dapat secara jelas mengidentifikasi seseorang dalam sistem digital.
UU PDP menegaskan bahwa individu memiliki kendali atas data pribadinya sebagai Subjek Data. Setiap orang memiliki hak untuk mengetahui bagaimana datanya digunakan dan siapa yang mengelolanya.
Salah satu hak penting adalah hak untuk meminta penghapusan data dari sistem suatu perusahaan. Hak ini memberi masyarakat kendali lebih besar atas informasi pribadi yang beredar di berbagai platform digital.
UU PDP juga memberikan sanksi tegas bagi organisasi yang lalai melindungi data pengguna. Perusahaan dapat dikenai denda administratif hingga 2% dari pendapatan tahunan jika terbukti melakukan pelanggaran serius.
Selain sanksi administratif, undang-undang ini juga mengatur sanksi pidana. Pelaku yang menjual, membeli, atau memalsukan data pribadi secara ilegal dapat dikenai hukuman penjara hingga enam tahun serta denda miliaran rupiah.
Meski sudah ada perlindungan hukum, risiko kebocoran data tetap menjadi ancaman nyata di era digital. Kebocoran dapat terjadi melalui serangan siber terhadap sistem perusahaan atau melalui teknik manipulasi seperti phishing.
Beberapa dampak serius kebocoran data adalah identity theft atau pencurian identitas. Dalam kasus ini, pelaku menggunakan data seseorang, seperti NIK dan foto KTP untuk melakukan pinjaman online ilegal atau transaksi penipuan.
Data pribadi juga sering dimanfaatkan dalam social engineering, yaitu manipulasi psikologis untuk menipu korban. Informasi seperti nama anggota keluarga atau alamat rumah dapat membuat penipuan terlihat lebih meyakinkan.
Kebocoran data juga dapat memicu targeted scams, yaitu penipuan yang disesuaikan dengan kebiasaan atau minat korban. Misalnya, korban menerima promosi palsu yang tampak relevan dengan riwayat belanja atau aktivitas daringnya.
Risiko lain adalah doxing, yaitu penyebaran data pribadi secara publik untuk mempermalukan atau mengintimidasi seseorang. Praktik ini sering terjadi di media sosial dan dapat berdampak serius pada reputasi maupun keamanan korban.
Langkah mitigasi yang disarankan dalam keamanan digital adalah prinsip “data minimalism.” Prinsip ini menekankan pentingnya membagikan data pribadi hanya jika benar-benar diperlukan.
Dalam praktiknya, pengguna perlu lebih selektif saat mengisi formulir atau mendaftar layanan digital. Jika sebuah layanan tidak mewajibkan informasi sensitif seperti NIK atau tanggal lahir, sebaiknya data tersebut tidak diberikan. Kesadaran individu menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan data pribadi di era digital.