RRI.CO.ID, Jakarta - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Sub Regional Bali Nusra memperkuat sinergi strategis bersama Pemerintah Kota Denpasar. Perkuatan itu dilakukan melalui penyelenggaraan Forum Group Discussion (FGD) terkait perizinan pajak aset tanah dalam rangka pengembangan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) di Pelabuhan Benoa.

Kegiatan FGD yang dipimpin oleh Imam Rahmiyadi selaku Group Head Management Aset PT Pelindo (Persero) ini menghadirkan narasumber I Gusti Ngurah Eddy Mulya selaku Sekretaris Daerah Kota Denpasar serta Jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar. Forum ini bertujuan untuk memastikan keselarasan regulasi, memperjelas prosedur administrasi perizinan pajak aset tanah pada Area Pengembangan II BMTH Pelabuhan Benoa.

Sebelumnya, proses pengurusan pajak aset tanah dan legalitas atas lahan pada Area Pengembangan I BMTH telah berhasil diselesaikan dengan dukungan Pemkot Denpasar serta Instansi terkait. Tahapan selanjutnya difokuskan pada Area Pengembangan II, yang memerlukan koordinasi lintas Instansi gunamenjamin kepastian hukum, kepatuhan terhadap regulasi perpajakan daerah, serta optimalisasi tata kelola asset sesuai dengan Good Corporate Governance (GCG) Perusahaan.

Sub Regional Head Bali Nusra, Fariz Hariyoso menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk komitmen Pelindo dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sinergi ini juga untuk mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) di Bali berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui sinergi ini, beberapa manfaat strategis yang diharapkan antara lain, Percepatan Kepastian Hukum Aset, Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah, Mendorong Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Bali, Peningkatan Daya Saing Pariwisata dan Logistik, dan Efisiensi Proses Administratif. Dikatakan, sinergi ini akan mendukung proses pengurusan pajak aset tanah dan legalitas ataslahan pada Proyek Strategis Nasional (PSN) BMTH yang lebih terstruktur memberikan kepastian hukum atas pengelolaan lahan pelabuhan.

“Dari sisi optimalisasi penerimaan pajak daerah, Koordinasi dengan Bapenda memastikan mekanisme pajak, termasuk aspek BPHTB dan Nomor Objek Pajak, berjalan sesuai regulasi dan mendukung peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah,” jelasnya.

“Kemudian mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi Bali, pengembangan BMTH di Pelabuhan Benoa akan memperkuat posisi Bali sebagai destinasi wisata maritim internasional, membuka peluang investasi baru, sertamenciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal,” lanjutnya.

Sementara dari segi peningkatan daya saing pariwisata dan logistik, infrastruktur pelabuhan yang tertata dan tersertifikasi dengan baik akan meningkatkan pelayanan kapal pesiar, yacht, serta aktivitas logistik yang berdampak langsung pada sektor UMKM dan ekonomi kreatif Bali. Selanjutnya untuk efisiensi proses administratif, melalui FGD ini seluruh pemangku kepentingan memperoleh pemahaman yang sama terkait peraturan dan prosedur administrasi, sehingga meminimalkan hambatan birokrasi ke depan.

“Sinergi antara Pelindo dan Pemkot Denpasar ini menjadi wujud kolaborasi Danantara dan Pemerintah Daerah dalam mendukung keberhasilan Proyek Strategis Nasional Bali Maritime Tourism Hub (BMTH),” ujarnya.

“Ke depan, koordinasi dan komunikasi intensif akan terus dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pengembangan berjalan lancar, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali,” tambah Fariz.