RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Agustina Hermanto, mendorong Dinas Kebudayaan, agar mengoptimalkan anggaran di tingkat wilayah. Sebab, banyak lembaga dan organisasi kebudayaan lokal, kesulitan mengakses bantuan pendanaan dari pemerintah.

Ia pun menyoroti pemberian bantuan, yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, dukungan dalam bentuk fisik, seperti pemberian atribut budaya, yang bukan menjadi prioritas utama pelaku seni di wilayah.

"Mohon untuk ke depan, jangan cuma kasih support-nya dalam bentuk fisik, kadang-kadang cuma kasih ondel-ondel atau apa. Jangan yang seperti itu, karena mereka memang butuh dana. Kita ngomong to the point saja, kalau proposal datang itu butuh dana," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 5 Maret 2026.

Menurut Agustina, alokasi anggaran kesejahteraan, hanya dinikmati oleh kalangan elite, melalui acara-acara berskala besar. Ia berharap, anggaran tersebut dapat dinikmati juga, untuk menunjang pengembangan budaya di akar rumput.

“Anggaran kita besar, tapi hanya diperuntukkan untuk acara-acara besar. Yang menikmati orang-orang 'besar' juga, orang-orang elit ibaratnya,” kata dia.

Karena itu, Agustina meminta Dinas Kebudayaan, agar merumuskan dasar hukum, atau mekanisme hibah yang jelas, dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah mendatang. Sehingga sanggar-sanggar di wilayah, dapat terakomodasi secara maksimal.