KBRN, Kediri: Pemerintah melalui program unggulannya, Sekolah Rakyat (SR), mengklaim tengah membuka jalan baru bagi pendidikan kelompok masyarakat termiskin. Namun, di balik semangat tersebut, sejumlah pertanyaan krusial mulai muncul. Andreas Andri Djatmiko, pengamat politik dan hukum dari Universitas Bhineka PGRI, memberikan catatan tajam atas implementasi dan masa depan program ini.

“Sekolah Rakyat memang sangat baik dari sisi ide. Pendidikan gratis, berasrama, berorientasi pada karakter dan keterampilan hidup. Tapi kita tidak boleh menutup mata, program ini dibiayai besar dan hanya berlangsung selama lima tahun, kita tidak tahu apakah presiden selanjutnya juga mendukung dan meneruskan ini. Apakah setelah itu nasib lulusannya juga terjamin dapat kerja?” katanya, Rabu (09/07/2025).

Ia mempertanyakan keabsahan ijazah lulusan SR dan kejelasan status akademiknya di tengah sistem pendidikan nasional. Apakah mereka bisa bersaing di pasar kerja? Apakah ada jaminan keberlanjutan jika kepemimpinan berganti?

Andreas juga menyinggung risiko ketimpangan baru. “Anak-anak SR akan punya pengalaman dan sistem pembelajaran yang berbeda dari sekolah umum. Jika tidak dikelola hati-hati, ini bisa justru menambah lapisan baru dalam ketidaksetaraan sosial,” ujarnya.

Meski demikian, Andreas tidak menolak ide besar di balik SR. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat dari berbagai pihak—akademisi, mahasiswa, dan organisasi masyarakat sipil. “Sekolah Rakyat hanya akan berhasil jika dijalankan dengan niat murni untuk rakyat yang benar-benar tidak mampu. Jangan sampai menjadi program populis jangka pendek,” katanya.

Program ini memang menjanjikan, namun sebagaimana diakui olehnya, tidak ada program yang langsung sempurna. Tapi paling tidak, harus mendekati keberhasilan. Evaluasi dan transparansi akan menjadi kunci apakah Sekolah Rakyat benar-benar menjadi harapan, atau hanya proyek sesaat.