KBRN, Kediri: Pemerintah menggulirkan Program Sekolah Rakyat (SR) sebagai langkah strategis membentuk sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Program ini menyasar kelompok masyarakat miskin dan miskin ekstrem dengan model pendidikan gratis berbasis karakter dan keterampilan hidup.

Pengamat politik dan hukum Universitas Bhineka PGRI, Andreas Andrie Djatmiko, menyebut Sekolah Rakyat merupakan kelanjutan kebijakan yang kini diteruskan Presiden Prabowo Subianto dengan semangat pemerataan akses pendidikan.

“Gagasan dasar SR adalah untuk memberikan pendidikan gratis, berbasis karakter dan keterampilan hidup, terutama bagi kelompok desil 1 dan 2 — yaitu masyarakat miskin dan miskin ekstrem,” ujarnya kepada RRI, Rabu (9/7/2025).

Berbeda dengan sekolah formal, SR menerapkan pendekatan holistik dengan sistem asrama. Siswa dibekali pendidikan karakter, spiritualitas, kedisiplinan, hingga keterampilan praktis, di samping kurikulum akademik dasar.

Andreas menilai program ini penting karena masih banyak warga belum menikmati pendidikan layak.

“Dengan SR, mereka yang termarjinalkan secara ekonomi bisa memiliki kesempatan pendidikan yang sama, bahkan lebih berorientasi pada pembentukan manusia utuh, bukan sekadar pengetahuan,” tambahnya.

Meski begitu, Andreas mengingatkan tantangan yang harus diantisipasi, seperti tingginya biaya operasional, keterbatasan waktu pelaksanaan selama masa jabatan presiden, dan kejelasan status akademik lulusan.

“Meski belum sempurna, kita harus optimis. Asal program ini benar-benar dikawal, diawasi, dan dijalankan sesuai sasaran, maka SR bisa jadi lompatan besar dalam pemerataan pendidikan dan pembentukan karakter bangsa,” ujarnya.