RRI.CO.ID,Kupang - Pariwisata sering dipromosikan sebagai wajah keindahan daerah, namun di balik panorama alam yang memukau, persoalan sampah masih menjadi bayang-bayang serius di berbagai destinasi. Di Nusa Tenggara Timur, terutama di Kabupaten Alor, isu ini semakin terasa ketika meningkatnya kunjungan wisata justru diikuti dengan meningkatnya tumpukan sampah di darat maupun laut.
Pegiat lingkungan sekaligus anggota Komite Eksekutif Daerah (KED) Alor, No Ayu Matoneng, menilai bahwa wacana pariwisata tanpa sampah masih berada di persimpangan antara mimpi dan komitmen nyata. Menurutnya, kesadaran kolektif menjadi kunci agar upaya menjaga lingkungan tidak hanya berhenti sebagai slogan.
No Ayu menjelaskan komunitas yang terhubung dengan Koalisi Kopi di Alor telah aktif sejak 2021 untuk mengkampanyekan isu lingkungan dan perubahan iklim. Melalui jaringan anak muda yang untuk wilayah Alor Pantar berbagai kegiatan edukasi hingga aksi bersih pantai terus dilakukan secara rutin.
“Kalau mimpi mungkin hanya sekadar di angan-angan saja, tapi kalau komitmen artinya kita sudah melakukan itu dan akan terus melakukannya,” ujar Ayu. Ia menambahkan bahwa komitmen menjaga lingkungan harus dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten oleh individu maupun komunitas.
Berdasarkan data aksi bersih lingkungan yang dilakukan komunitasnya sejak 2019 hingga 2025, tercatat ratusan relawan telah terlibat dalam kegiatan pembersihan kawasan pesisir dan sungai di Alor. Dari kegiatan tersebut, jenis sampah yang paling banyak ditemukan adalah plastik sekali pakai seperti bungkus makanan, botol air mineral, serta kemasan sabun dan sampo.
“Dari data clean up yang kami kumpulkan, sampah yang paling banyak ditemukan adalah plastik sekali pakai. Tapi yang paling berat justru popok dan pembalut yang banyak kami temukan di laut maupun di sungai,” jelas Ayu. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar sampah berasal dari aktivitas rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik.
Menurutnya, tantangan terbesar bukan hanya pada kebiasaan masyarakat, tetapi juga pada sistem pengelolaan sampah yang belum optimal. Keterbatasan tempat pembuangan sementara, minimnya armada pengangkut sampah, hingga belum kuatnya regulasi menjadi faktor yang memperumit penanganan masalah ini.
Ia menyayangkan bahwa sistem pengelolaan sampah di lokasi wisata belum terintegrasi dengan baik, bahkan ketersediaan tempat sampah pun masih sangat minim. Hal ini diperparah dengan belum disahkannya peraturan daerah (Perda) yang secara khusus mengatur pengelolaan sampah meski drafnya sudah ada sejak lama.
Meski demikian, Ayu tetap percaya bahwa perubahan dapat dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan bersama. Edukasi di sekolah pesisir, aksi bersih pantai setiap minggu, hingga advokasi kepada pemerintah menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran bahwa pariwisata yang berkelanjutan hanya mungkin terwujud jika alam dijaga dari ancaman sampah. (AK)