RRI.CO.ID, Malinau - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau menargetkan angka penurunan prevalensi stunting nol persen pada akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati, Wempi W Mawa-Jakaria, 2030 mendatang.

Berdasarkan data aplikasi Elektronik - Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM), persentase stunting Malinau pada 2025 berada di angka 11 persen.

Wakil Bupati Malinau, Jakaria, selaku Ketua Harian Tim Percepatan Penanganan Stunting Kabupaten Malinau menyebutkan, capaian tersebut telah melampaui target penurunan prevalensi stunting nasional di angka 14 persen. “Secara nasional ditargetkan 14 persen, namun Malinau menurut E-PPGBM sudah di angka 11 persen. Artinya kita sudah melampaui target nasional, tetapi ini belum final,” ujarnya, belum lama ini.

Ia menegaskan, pemerintah daerah ingin menuntaskan stunting hingga nol persen. Berbagai program inovasi daerah telah berpihak kepada masyarakat, dari peningkatan SDM, kesehatan, dan kesejahteraan.

Jakaria menuturkan, penanganan stunting, melibatkan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah. Di antaranya Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta hampir seluruh OPD yang tergabung dalam tim percepatan.

Pada 2026, pemerintah menetapkan delapan lokus stunting. Pola intervensi juga diubah dengan fokus langsung kepada anak yang terindikasi stunting. “Kalau sebelumnya pembiayaan diberikan kepada keluarga, ke depan, sesuai arahan Bupati Malinau, kita akan menangani langsung anak yang terdampak atau terindikasi stunting,” bebernya.

Selain itu, edukasi terhadap ibu hamil akan diperkuat melalui puskesmas dan pustu yang berkolaborasi dengan Tim Penggerak PKK kabupaten, kecamatan, dan desa. Pemeriksaan rutin, penimbangan balita, serta pemberian vitamin akan terus digencarkan.

Tim juga melakukan monitoring lapangan untuk memastikan target bulanan tercapai. Intervensi mencakup pemberian makanan bergizi serta pendampingan intensif kepada keluarga berisiko.

Tak hanya itu, pemerintah akan menyasar generasi muda melalui edukasi di sekolah tingkat SLTA terkait risiko pernikahan usia dini. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah stunting dari hulu.

“Ini bagian dari upaya menuntaskan kemiskinan dan stunting yang saling berkaitan. Kita ingin ke depan angka stunting benar-benar tidak ada lagi di Kabupaten Malinau,” tuturnya. (Ading/sti)