RRI.CO.ID, Manokwari - Pemerintah Indonesia resmi mengizinkan kembali Grok, sebuah chatbot kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh xAI dan Platform X (Elon Musk), untuk beroperasi di Indonesia setelah sempat diblokir sementara pada awal Januari 2026. Kebijakan ini diumumkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) setelah Grok memenuhi komitmen tertentu terkait kepatuhan terhadap hukum dan aturan konten yang berlaku di Tanah Air.
Dilansir dari Anadolu Agency, pemblokiran awal pada 10 Januari 2026 dilakukan karena Grok dinilai memungkinkan pembuatan konten AI berupa gambar yang bersifat pornografi non-konsensual, termasuk deepfake, yang berpotensi merugikan privasi dan keselamatan publik. Pemerintah menilai penggunaan teknologi AI tanpa pengawasan yang ketat dapat melanggar hak dan martabat individu, terutama perempuan dan anak-anak.
Setelah penguncian tersebut, pihak X Corp menyampaikan komitmen tertulis kepada Komdigi untuk meningkatkan kemampuan moderasi konten, memperkuat pengamanan teknis, membatasi akses pada fitur berisiko, serta memperbaiki kebijakan internal. Berdasarkan pernyataan resmi, akses Grok dibuka kembali secara bersyarat dan di bawah pengawasan ketat pemerintah.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menegaskan bahwa normalisasi ini bukanlah akhir dari pengawasan, melainkan bagian dari evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi langkah-langkah yang dijanjikan X Corp. Pemerintah akan terus memverifikasi efektivitas upaya pencegahan penyalahgunaan teknologi tersebut, dan siap mengambil tindakan jika terjadi pelanggaran.
Pembukaan kembali akses Grok di Indonesia menandai salah satu momen penting dalam tata kelola AI di kawasan Asia Tenggara. Langkah ini dianggap sebagai upaya pemerintah untuk menyeimbangkan inovasi teknologi dengan perlindungan hukum dan keselamatan digital publik, mengingat risiko yang ditimbulkan dari penyalahgunaan teknologi generatif tanpa kontrol yang memadai.
Meski telah diizinkan kembali, status operasional Grok tetap bersifat kondisional dan diawasi secara intensif. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa jika X Corp gagal mempertahankan kepatuhan terhadap regulasi dan standar konten yang telah disepakati, akses layanan bisa kembali dibatasi atau diblokir.