RRI.CO.ID, Bintuni - Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy melakukan pertemuan bersama Ketua PGRI Simon Kambia membahas terkait gaji guru PNS dan PPPK selama bulan Februari hingga Maret yang belum dibayarkan. Pertemuan yang digelar Kamis, 5 Februari 2026 di Ruangan Bupati ini juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Henry D Kapuangan dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Laras Nuryani.
Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy dalam pertemuan tersebut menegaskan, jangan ada aksi mogok kerja bagi guru-guru karena terlambatnya gaji. Pasalnya sebagai kepala daerah bupati mengatakan pendidikan adalah bagian dari program perioritas dalam visi misi bersama wakil bupati, sehingga ia akan konsen terhadap pendidikan di Teluk Bintuni.
"Selama ini kan kita tau bersama bahwa saya konsentrasi untuk pendidikan di Teluk Bintuni, jadi jangan sampai ada mogok kerja, kasihan anak-anak," Ujar Bupati.
Dalam pertemuan tersebut bupati juga meminta kepada Dinas Pendidikan dan BPKAD untuk menyelesaikan permasalahan gaji tersebut. Hal ini agar guru di seluruh Teluk Bintuni mendapat penjelasan alasan keterlambatan gaji.
Usai pertemuan dengan bupati Kepala Dinas Pendidikan Teluk Bintuni Henry Kapuangan bersama Kepala BPKAD dan Ketua PGRI langsung menggelar konferensi pers dengan wartawan. Dalam kesempatan tersebut Henry Kapungan menegaskan bahwa terlambatnya gaji guru disebabkan adanya kesalahan input dari staf dinas pendidikan.
"Itu dikerenakan ada salah penginputan pada dinas pendidikan pemuda dan olahraga sehingga mengalami keterlambatan pembayaran gaji. Untuk itu saya atas nama dinas memohon maaf ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kami, agar ke depan tidak terjadi lagi" Ujar Henry
Ia menegaskan kesalahan penginputan ini bukan kesengajaan melainkan human error dalam penginputan. Namun ia memastikan pembayaran gaji akan dilakukan paling lambat tanggal 10 atau 11 Maret 2026.
Ia meminta kepada segenap tenaga guru yang ada di pegunungan, pesisir hingga perkotaan untuk bersabar menunggu pembayaran gaji Minggu depan. " Saya himbau temana-teman terkait dengan mogok kerja jangan dilakukan karena itu akan merugikan terhadap proses belajar mengajar," Ujarnya.
Sementara itu, Ketua PGRI Teluk Bintuni Simon Kambia menegaskan terkait ada ya isu mogok yang beredar di media sosial. Pasalnya ia tidak pernah mengajak guru untuk mogok kerja.
Ia menjelaskan, PGRI bersama guru akan memberikan waktu satu Minggu kepada pihak TAPD untuk realisasi gaji. Namun jika gaji tersebut tidak dibayarkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan maka rencana mogok akan diputuskan dalam rapat organisasi.
"Kalau ada teman-teman guru yang menyampaikan mogok di lapangan, organisasi belum secara resmi untuk menyampaikan mogok," Ujar Simon.