RRI.CO.ID, Samarinda – Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Dinkes Kaltim) memastikan setiap masukan masyarakat terkait penanganan demam berdarah dengue (DBD) akan ditindaklanjuti melalui koordinasi berjenjang. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebijakan yang diambil tetap selaras dengan program pemerintah pusat.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kaltim, Fitnawati, menyampaikan setiap informasi yang diterima akan diverifikasi sebelum dijadikan acuan kebijakan.

“Kami menerima setiap informasi yang masuk dan akan kami koordinasikan secara berjenjang. Tentu akan kami cari kebenarannya terlebih dahulu serta disesuaikan dengan program dari pusat,” ujar Fitnawati kepada RRI, dikutip Jumat 6 Maret 2026.

Terkait usulan agar vaksinasi difokuskan ke wilayah terluar seperti Mahakam Ulu, Fitnawati menjelaskan saat ini program vaksin DBD masih dalam tahap pilot project. Karena itu, perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum dilakukan perluasan.

“Program ini masih pilot project. Kami melihat dulu perkembangannya, kekuatan anggaran, peran masyarakat, serta dukungan lintas sektor. Kami tidak menyampingkan wilayah terluar, tetapi ada tahapan yang harus dilalui,” ucapnya.

Ia menegaskan, selain vaksinasi, strategi pemberdayaan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam pencegahan DBD. Pendekatan ini dinilai lebih berkelanjutan, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses.

“Upaya yang kami utamakan adalah pemberdayaan masyarakat. Pencegahan tetap menjadi fokus, tidak hanya bergantung pada vaksin,” katanya.

Dinkes Kaltim juga memperkuat peran Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan di setiap wilayah. Peningkatan sumber daya manusia (SDM), sarana, dan prasarana terus dilakukan agar penanganan kasus dapat berjalan cepat dan tepat.

“Kami memperkuat SDM, sarana, dan prasarana Puskesmas. Ketika ada kasus, penanganan harus cepat dan tepat,” ujar Fitnawati.

Selain itu, langkah preventif lain seperti penyediaan abate di Puskesmas juga terus dilakukan. Masyarakat, termasuk pengurus RT, diimbau segera melapor jika ditemukan potensi kasus atau jentik nyamuk di lingkungan sekitar.

“Abate tersedia di Puskesmas. Jika ada kasus di wilayah tertentu, RT bisa melaporkan ke Puskesmas setempat agar segera ditindaklanjuti,” ucapnya.

Dinkes Kaltim berharap kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dapat memperkuat pengendalian DBD di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, sehingga angka kasus dan kematian dapat terus ditekan.