Polemik Penonaktifan KIS Picu Keluhan Warga

  • 07 Mar 2026 14:56 WIB
  •  Semarang

RRI.CO.ID, Pati - Gelombang keluhan muncul dari berbagai daerah setelah kartu Indonesia Sehat milik warga miskin tiba-tiba dinonaktifkan pemerintah. Masyarakat mengaku kesulitan mengakses layanan kesehatan karena status kepesertaan berubah tanpa pemberitahuan yang jelas dari penyelenggara.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Kartina Sukawati, menilai penonaktifan mendadak tersebut memicu polemik luas hampir seluruh wilayah Indonesia. Banyak warga miskin kehilangan akses layanan kesehatan setelah status kepesertaan BPJS Kesehatan-nya tiba-tiba berubah menjadi nonaktif.

“Keluhan masyarakat mendorong Komisi E DPRD Jawa Tengah segera mengundang pihak BPCS, dinas kesehatan, serta dinas sosial. Pertemuan tersebut bertujuan meminta penjelasan resmi mengenai penyebab penonaktifan kepesertaan sekaligus mencari solusi bagi masyarakat terdampak,” ujarnya usai diskusi publik jurnalisme data di RM Pawon Simbah Pati, Jumat, 6 Maret 2026 petang.

Menurut Kartina, polemik ini muncul karena banyak warga benar-benar miskin tetapi justru kehilangan status kepesertaan bantuan kesehatan pemerintah. Situasi tersebut memicu kekhawatiran masyarakat karena pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan kelompok rentan setiap harinya.

“Kondisi ini menjadi polemik hampir seluruh Indonesia karena tiba-tiba status BPJS Kesehatan warga berubah menjadi nonaktif. Padahal sebagian besar warga tersebut benar-benar tergolong miskin dan sangat membutuhkan jaminan layanan kesehatan dari pemerintah,” jelas manta Wakil Bupati Pati periode 2006 – 2011.

Kartina menambahkan Pemerintah Pusat melalui pihak BPJS Kesehatan dan kementerian sosial telah mengeluarkan kebijakan terbaru menanggapi keluhan masyarakat. Kebijakan tersebut pada prinsipnya mengembalikan status kepesertaan dari nonaktif menjadi aktif bagi warga yang memenuhi kriteria penerima.

Komisi E DPRD Jawa Tengah berkomitmen terus memantau pelaksanaan kebijakan tersebut agar benar-benar menyelesaikan masalah masyarakat. Kartina menegaskan pengawasan penting dilakukan supaya proses pengaktifan kembali berjalan transparan serta tepat sasaran.(APB/royce)

Rekomendasi Berita