RRI.CO.ID, Mahulu - Pemerintah Daerah Mahakam Ulu memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif melalui Rapat Koordinasi Identifikasi Penguatan Dimensi Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) terkait potensi ancaman serta langkah antisipatif yang perlu dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas keamanan berbasis ekosistem.

Rakor yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia itu membahas berbagai faktor yang memengaruhi indeks keamanan laut dan daerah aliran sungai (DAS), termasuk dampak aktivitas ilegal terhadap keberlanjutan lingkungan dan rantai distribusi nasional.

Dirilis dari prokopim.mahakamulukab.go.id, Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, menekankan bahwa pemahaman terhadap dimensi keamanan laut tidak lagi terbatas pada wilayah pesisir, melainkan juga mencakup daerah hulu yang memiliki keterkaitan ekologis secara langsung.

“Melalui rakor ini, kita mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai potensi ancaman terhadap keamanan laut dan daerah aliran sungai, terutama yang bersumber dari kerusakan lingkungan,” ujar Suhuk, Jumat, 27 Februari 2026.

Ia menjelaskan bahwa salah satu faktor utama yang memengaruhi indeks keamanan laut dan DAS adalah kondisi lingkungan. Kerusakan akibat aktivitas ilegal, menurutnya, dapat berdampak luas terhadap stabilitas wilayah dan keseimbangan ekosistem.

Suhuk menyoroti praktik pertambangan tanpa izin serta potensi penyelundupan sebagai ancaman nyata yang perlu diantisipasi bersama. Aktivitas tersebut tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mempercepat degradasi lingkungan yang berdampak hingga ke wilayah hilir dan laut.

“Kami menegaskan pentingnya menjaga lingkungan dari aktivitas ilegal seperti pertambangan tanpa izin maupun potensi penyelundupan, karena hal tersebut berpengaruh langsung terhadap indeks keamanan dan keberlanjutan pembangunan,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berkomitmen memperkuat pengawasan, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari kontribusi daerah terhadap penguatan Indeks Keamanan Laut Nasional.