Distribusi Vaksin DBD di Kaltim Diperkuat, Dinkes Prioritaskan Anak Sekolah
- 04 Mar 2026 13:59 WIB
- Samarinda
RRI.CO.ID, Samarinda – Dinas Kesehatan Kalimantan Timur (Dinkes Kaltim) memastikan langkah vaksinasi dilakukan sebagai upaya menekan kasus dan angka kematian akibat DBD, terutama pada kelompok usia anak sekolah. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kaltim, Fitnawati, kepada RRI dalam program Halo Kaltim Pro1 Samarinda.
Ia menyampaikan, tren kasus DBD di Kaltim menunjukkan penurunan signifikan sepanjang 2025. Meski demikian, kewaspadaan tetap ditingkatkan, khususnya saat musim pancaroba.
“Alhamdulillah, kasus DBD di tahun 2025 mengalami penurunan. Dari 5.781 kasus, tercatat 14 kasus meninggal dunia. Pada Januari tahun ini terdapat 576 kasus, dan mudah-mudahan hingga akhir tahun tidak ada kematian,” ujar Fitnawati, dikutip Rabu 4 Maret 2026.
Ia menjelaskan, distribusi vaksin DBD menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memperkuat perlindungan masyarakat. Program ini melengkapi upaya pemberantasan sarang nyamuk melalui gerakan 3M (menguras, menutup, dan mengubur).
“Pemberian vaksin ini untuk memberikan kekebalan kepada sasaran, sehingga kasus DBD bisa ditekan. Ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah,” kata Fitnawati.
Menurutnya, vaksinasi saat ini diprioritaskan bagi anak usia sekolah yang dinilai sebagai kelompok rentan berdasarkan data epidemiologi. Program imunisasi DBD sendiri telah diluncurkan secara bertahap sejak 2023 dan diperluas pada 2024 hingga 2025.
“Sasaran utama kami adalah anak sekolah, karena berdasarkan data, kelompok usia ini cukup banyak terdampak DBD,” ucapnya.
Distribusi vaksin DBD telah dilakukan di sejumlah kabupaten/kota di Kaltim, antara lain Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, Kutai Timur, dan Kutai Barat. Dinkes Kaltim terus melakukan evaluasi dan pemetaan wilayah untuk memastikan distribusi berjalan efektif.
Fitnawati menambahkan, ke depan masyarakat juga diharapkan dapat mengakses vaksin DBD secara mandiri sebagai bentuk perlindungan tambahan. “Harapan kami, tidak hanya mengandalkan vaksin yang didistribusikan pemerintah, tetapi masyarakat juga bisa melakukan vaksinasi secara mandiri,” ujarnya.