RRI.CO.ID, Sendawar – Sebuah fakta ironis terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) Strategi Penguatan SDM Kabupaten Kutai Barat (Kubar) yang digelar Kamis, 12 Februari 2026. Meski angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kutai Barat tergolong tinggi, tingkat kemiskinan di akar rumput masih menjadi tantangan besar akibat ketimpangan struktur ekonomi.

Kepala Dinas Pertanian Kutai Barat, Stepanus Alexander Samson, secara blak-blakan menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi daerah selama ini didominasi oleh sektor pertambangan dan perkebunan korporasi, sementara masyarakat lokal hanya menjadi penonton atau buruh berupah rendah.

Fakta ini diperkuat dengan data BPS dan Kemendagri yang menyebut penduduk miskin Kubar masih sekitar 13.000 jiwa atau sekitar 9,56 presen pada 2024 dan tingkat pengangguran terbuka sekitar 5,58 persen.

Dalam pemaparannya, Stepanus membedah angka pertumbuhan ekonomi Kubar yang sebagian besar disumbang oleh sektor non-renewable atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.

"Kalau kita bedah, pertumbuhan itu didapatkan dari sektor pertambangan batubara sebesar 43,84 persen. Sementara pertanian dalam arti luas berkontribusi 14,88 persen," ujar Stepanus.

Ia menegaskan bahwa angka 14,88 persen pada sektor pertanian seringkali memberikan kesan semu seolah-olah daerah ini kaya karena mayoritas penduduknya petani. Namun, nyatanya angka tersebut adalah hasil perhitungan bisnis korporasi CPO atau sawit skala besar.

"Masyarakat kita sangat sedikit yang memiliki kebun sendiri. Akibatnya, PDRB tinggi di atas kertas, tapi penduduk tetap miskin," katanya.

Lebih jauh Stepanus mengatakan, dominasi korporasi menyebabkan penduduk di lingkar tambang dan kebun terjebak dalam kemiskinan struktural. Sebagai buruh, masyarakat hanya dibayar maksimal sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kubar sebesar Rp4,2 juta, bahkan banyak yang masih di bawah standar tersebut.

"Kalau hanya bekerja sebagai buruh, pendapatannya terbatas. Inilah pola yang ingin kita ubah. Kita ingin masyarakat tidak lagi sekadar menjadi pekerja, tapi didorong menjadi pemilik (owner) kebun sawit mandiri," ucapnya.

Sebagai solusi konkret untuk mendongkrak pendapatan di atas UMK, Dinas Pertanian menawarkan skema perkebunan rakyat mandiri. Dengan mengelola lahan sendiri, petani memiliki kendali penuh atas keuntungan hasil panen.

"Hitungan kasar kami, satu hektare lahan sawit mandiri bisa menghasilkan pendapatan kurang lebih 6 juta rupiah per bulan. Itu sudah jauh di atas UMR kita. Ini adalah jalan keluar nyata untuk memutus rantai kemiskinan," ujar Stepanus optimis.

Strategi Jangka Pendek dan Dukungan Modal

Untuk menyukseskan visi tersebut, Pemkab Kubar telah menyusun langkah strategis dalam 9 bulan ke depan (jangka pendek), antara lain:

• Bantuan Modal dan Produksi: Stimulus dana, bibit unggul, pupuk, serta herbisida secara tepat sasaran.
• Penyediaan Alsintan: Bantuan alat mesin pertanian untuk efisiensi kerja petani.
• Infrastruktur: Pembangunan sarana prasarana perekonomian dan peremajaan kebun rakyat di kampung-kampung.
• Jangka Menengah dan Panjang: Pengembangan UMKM sektor pertanian serta hilirisasi agroindustri untuk menciptakan nilai tambah di dalam daerah.

Tantangan Masalah Lahan yang Kompleks

Meski visi ini menjanjikan, Stepanus mengakui adanya tantangan besar terkait ketersediaan lahan karena statusnya yang multi-use. Banyak lahan di Kubar telah terkunci oleh Hak Guna Usaha (HGU) korporasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

"Saat ada program food estate atau perluasan kebun rakyat, kami kesulitan mencari lahan yang menghampar luas. Kami sedang berupaya agar lahan-lahan HGU yang tidak produktif milik pengusaha bisa dikembalikan ke pemerintah daerah," ungkapnya.

Langkah ini dianggap krusial agar lahan tersebut dapat diredistribusi kepada masyarakat. "Tujuan akhirnya adalah ketersediaan bahan baku industri masa depan berasal dari kebun milik rakyat sendiri, bukan melulu dari korporasi," katanya.