Sinergi Pemerintah Amankan Jaringan Listrik Dari Serangan Siber

  • 31 Jan 2026 10:48 WIB
  •  Sorong

KBRN Teminabuan: Isu pemadaman listrik total (blackout) dan putusnya jaringan internet selama tujuh hari yang ramai pada Januari 2026 kini memasuki babak baru. Pakar keamanan nasional mulai menyoroti adanya potensi sabotase siber terhadap Industrial Control Systems (ICS) pada infrastruktur kelistrikan Indonesia sebagai pemicu utama gangguan masif tersebut.

Kekhawatiran ini muncul seiring dengan meningkatnya digitalisasi pada sistem transmisi dan pembangkitan listrik nasional. Berdasarkan data dari Listrik Indonesia, pemadaman besar seperti yang terjadi di Bali pada 2025 memang sering disebabkan faktor teknis pada SUTT. Namun, durasi ancaman pemadaman kali ini yang mencapai tujuh hari mengindikasikan adanya kerusakan sistem kontrol yang lebih dalam, yang bisa dipicu oleh serangan malware atau peretasan server pusat kendali.

Menurut standar keamanan dari International Energy Agency (IEA), sistem proteksi otomatis yang seharusnya melindungi jaringan justru menjadi titik lemah jika berhasil dikuasai oleh pihak luar. Jika sistem kontrol mengalami freeze akibat serangan siber, proses pemulihan (recovery) tidak lagi memakan waktu hitungan jam, melainkan berhari-hari karena teknisi harus melakukan reset sistem secara manual di seluruh titik distribusi.

BKPM mencatat bahwa lumpuhnya sistem kelistrikan akibat kegagalan digital tidak hanya merugikan sektor manufaktur secara finansial hingga ratusan miliar rupiah, tetapi juga mengancam kedaulatan data nasional. Tanpa adanya listrik yang stabil, pusat data (Data Center) nasional akan bergantung sepenuhnya pada genset, yang memiliki batas waktu operasional tertentu sebelum benar-benar lumpuh total.

Pemerintah kini didesak untuk segera melakukan audit keamanan siber secara menyeluruh pada seluruh objek vital nasional, termasuk pembangkit dan jaringan transmisi utama. Masyarakat diminta tetap tenang sembari menunggu pernyataan resmi mengenai langkah mitigasi yang diambil guna memastikan bahwa isu pemadaman tujuh hari ini tidak menjadi kenyataan yang melumpuhkan pertahanan negara.

Rekomendasi Berita