Anggota DPRD Jatim, Penetapan Desa Wisata Perlu Aset dan Dukungan.

  • 29 Jan 2026 20:22 WIB
  •  Surabaya

RRI.CO.ID, Mojokerto - Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Wiwin Isnawati Sumrambah, menekankan pentingnya pembagian peran yang jelas serta dukungan regulasi dalam pengembangan desa wisata. Menurut dia, proses pendampingan harus dilakukan secara bertahap dan melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi.

Hal itu disampaikan saat menghadiri acara Launching Asosiasi desa wisata (ASIDEWI) Learning Center dan pengukuhan ASIDEWI Kabupaten Mojokerto periode 2026 - 2028 di Pendopo Yayasan Bimasakti Peduli Negeri, Desa Claket, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Kamis 29 Januari 2026.

“Pengembangan desa wisata ini perlu pembagian kerja yang jelas, mulai dari kabupaten, provinsi, hingga pusat. Kampus juga punya peran penting dalam memberikan penilaian yang objektif,” ujarnya, kepada RRI.CO.ID.

Ia mengingatkan agar penetapan desa wisata tidak dilakukan secara terburu-buru tanpa kesiapan aset dan dukungan lintas sektor.

“Regulasi harus fleksibel dan lahir dari aspirasi masyarakat. Karena itu, kami berharap masyarakat juga aktif menyampaikan masukan, termasuk melalui forum reses dewan,” kata Isnawati.

Pengukuhan Asidewi Learning Center ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam memperkuat desa wisata sebagai pilar pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.

”Regulasi itu akan menjadi ramah selama dilahirkan dari aspirasi masyarakat. Jadi tolong semua yang ada di hadapan saya ini nanti kalau ada resesnya dewan, untuk hadir sebagai bahan untuk regulasi,,” harapnya.

Rekomendasi Berita