Pemkab Sleman Catatkan Tren Penurunan Kasus Stunting

  • 12 Mar 2026 10:48 WIB
  •  Yogyakarta

RRI.CO.ID, Sleman – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman memberi perhatian khusus pada kasus stunting. Ini diwujudkan salah satunya dengan gelaran Pra Musyawarah Tematik Stunting yang dilaksanakan baru-baru ini

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Novita Krisnaeni menyebut forum ini turut dihadiri oleh 135 orang. Terdiri dari perwakilan OPD yang tergabung dalam tim percepatan penurunan stunting (TPPS), panewu, kalurahan, organisasi kemasyarakatan, perwakilan swasta, hingga tokoh masyarakat. Dia menyebut, pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk menyusun rencana aksi konvergensi serta memperkuat komitmen lintas sektor dalam mempercepat penurunan angka stunting secara terpadu dan berkelanjutan.

Di sisi lain, Pra Musrenbang Tematik Stunting menjadi tahapan krusial dalam perencanaan pembangunan daerah guna mengidentifikasi kendala sekaligus mengevaluasi program penanganan stunting. Upaya ini menurutnya sejalan dengan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sleman dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas.

“Percepatan penurunan stunting adalah prioritas utama karena berdampak langsung pada kualitas generasi penerus. Melalui pra musyawarah ini, kami menghimpun usulan dan mendeklarasikan komitmen lintas sektor untuk menyusun rencana aksi konvergensi yang terintegrasi,” kata Novita.

Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menyebut prevalensi stunting di Sleman menunjukkan tren positif. Pada 2024 angka stunting mencapai 4,41 persen dan turun pada 2025 menjadi 4,29 persen. Danang turut memberikan apresiasi atas capaian tersebut. Dia turut mengingatkan, upaya mempertahankan tren penurunan merupakan tantangan yang besar. Danang menginstruksikan seluruh jajaran agar menggunakan data valid dan analisis mendalam sebelum menentukan intervensi.

“Jangan terjebak pada formalitas administrasi. Fokuslah pada efektivitas program. Gunakan data yang valid untuk menentukan prioritas intervensi dan pahami kondisi riil di lapangan agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Danang.

Rekomendasi Berita